JAMBI (tvOnline24.news) – Dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir di Provinsi Jambi, menimbulkan penurunan kualitas udara berupa kabut asap yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kondisi ini memicu timbulnya perspektif kritis, dan koreksi publik terhadap kinerja serta tanggung jawab Pemerintahan Provinsi Jambi, yang kemudian memunculkan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (8/10/2026).
Aliansi Rakyat Jambi Marah (ARJM) selaku inisiator kegiatan menyampaikan, aspirasi berupa catatan kritis terhadap penanganan Karhutla yang dinilai belum menunjukkan penyelesaian yang memadai, hingga saat ini, intensitas kabut asap justru semakin meningkat, sehingga kualitas udara semakin memburuk dan secara langsung mengancam derajat kesehatan serta keselamatan masyarakat luas.
Suasana aksi yang semula berlangsung damai, mengalami peningkatan ketegangan setelah aparat keamanan menutup dan mengunci akses gerbang menuju kompleks perkantoran pemerintahan. Sebagai respons terhadap langkah tersebut, massa aksi mendorong gerbang besi hingga struktur gerbang tersebut roboh. Selanjutnya, ratusan peserta aksi juga melakukan pemblokiran akses jalan di kawasan sekitar kompleks pemerintahan Provinsi Jambi sebagai bentuk ekspresi protes.
Dalam penyampaian orasi, ARJM menyoroti dugaan ketidakefektifan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi dalam penanganan Karhutla yang justru dinilai berkontribusi pada semakin memburuknya kualitas udara. Selain itu, aliansi tersebut mendesak adanya transparansi publik, terkait penggunaan alokasi anggaran bantuan sebesar Rp30 miliar yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat guna mendukung upaya penanganan Karhutla di wilayah Provinsi Jambi dan ketegasan terhadap konsesi perusahaan yang mengalami Karhutla. (*)