PELALAWAN (tvOnline24.news) – Pasca konflik penertiban kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan Riau. Usai massa melakukan pengusiran terhadap petugas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) beberapa hari lalu, ratusan orang dari Toro Jaya yang bermukim dan menguasai secara tidak sah hutan kawasan TNTN, akan menggelar aksi unjuk rasa ke Jakarta, menolak Relokasi dari TNTN, Sabtu (19/7/2025).
Keberangkatan massa itu dengan menggunakan Bus jasa angkutan Fajar Riau Wisata, yang diperkirakan mencapai 36 unit Bus, mengangkut ratusan massa yang akan menggelar aksi demo ke Jakarta.
Menurut informasi yang diterima, konflik ini diduga ditunggangi oleh aktor luar yang memanfaatkan situasi, untuk keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. Adanya pungutan dana terhadap warga yang mengikuti keberangkatan itu.
“Setiap pemilik lahan di kawasan Toro Jaya, Toro Palembang dan Toro Dolik, dikenakan pungutan sebesar Rp 150.000 per hektare. Selain itu, juga dana operasional sebesar Rp 35.500.000 untuk biaya transportasi, dan Rp 12.000.000 untuk kebutuhan konsumsi selama enam hari perjalanan pulang-pergi ke Jakarta,” ungkap warga sekitar.
Selain itu, keberangkatan massa yang akan menggelar aksi demo ini, diduga turut dikawal langsung oleh aparat Kepolisian, dikutip dari GoRiau.com, bahwa aparat kepolisian ikut mendampingi keberangkatan rombongan menggunakan bus pariwisata Fajar Riau.
Aparat yang mendampingi, tidak berangkat dari titik kumpul awal di Desa Toro Jaya, melainkan naik di wilayah Lirik atau Simpang Japura, Kabupaten Indragiri Hulu.
Berdasarkan informasi yang diterima, berikut beberapa poin penting terkait keberangkatan tersebut:
1. Diduga, keberangkatan aparat bersama rombongan masyarakat merupakan perintah langsung atasan.
2. Aparat yang diberangkatkan disebut telah melakukan koordinasi dengan beberapa pos yang berada di sepanjang jalur lintasan bus rombongan, guna memastikan pengawalan selama perjalanan.
3. Bahkan, koordinasi dikabarkan telah dilakukan hingga ke Pelabuhan Bakauheni, guna memastikan kelancaran proses penyebrangan massa menuju Pulau Jawa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari institusi terkait tentang dugaan pengawalan tersebut. Upaya konfirmasi masih belum ada jawaban.
(Edt/BM)